KOTA BEKASI – Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, dan kelompok komunitas menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan Kota Bekasi yang inklusif dan berperspektif hak asasi manusia.
Semangat tersebut mengemuka dalam Pelatihan Kota HAM yang dibuka Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Drs. Junaedi. Sebanyak 25 peserta dari berbagai unsur mengikuti kegiatan selama tiga hari hingga 3 September 2026.
Pelatihan menjadi forum untuk memperluas pemahaman mengenai prinsip HAM sekaligus merumuskan penerapannya dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat. Peserta juga diarahkan menyusun rencana tindak lanjut yang dapat dilaksanakan setelah kegiatan berakhir.
Junaedi mengatakan, perkembangan Kota Bekasi sebagai kawasan metropolitan tidak hanya membawa kemajuan, tetapi juga meningkatkan kompleksitas kebutuhan masyarakat. Keragaman sosial yang tinggi menuntut pemerintah menjalankan tata kelola yang responsif, adil, dan tidak diskriminatif.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan kota tidak cukup dilihat dari pertumbuhan infrastruktur. Pemerintah juga harus memastikan setiap warga memperoleh pemenuhan hak dasar, akses pelayanan yang setara, serta perlindungan ketika berada dalam kondisi rentan.
“Setiap kebijakan pembangunan, pelayanan publik, pengelolaan lingkungan hidup hingga perlindungan terhadap kelompok rentan dan penyandang disabilitas harus berlandaskan pada prinsip-prinsip HAM,” ujar Junaedi.
Ia menilai pemerintah daerah menjadi pihak yang paling dekat dengan masyarakat dalam menjalankan kewajiban negara di bidang HAM. Karena itu, aparatur perlu memiliki kemampuan untuk menerjemahkan prinsip tersebut ke dalam program dan layanan yang konkret.
Kehadiran akademisi, masyarakat sipil, dan komunitas dalam pelatihan diharapkan memperkaya sudut pandang pemerintah. Dialog lintas elemen juga dapat membantu mengidentifikasi persoalan serta kebutuhan warga secara lebih tepat.
Junaedi meminta seluruh peserta terlibat aktif dalam setiap sesi, termasuk saat mendalami instrumen HAM dan menyusun rencana tindak lanjut.
Melalui kolaborasi tersebut, Kota Bekasi diharapkan memiliki tata kelola pemerintahan yang semakin humanis dan mampu menjamin hak seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
