KOTA BANDUNG – Antusiasme pemerintah daerah menyambut Porprov XV Jawa Barat 2026 dinilai tetap tinggi. Meski sejumlah kebutuhan masih dalam proses, kesiapan penyelenggaraan secara keseluruhan telah berada di kisaran 80 persen.
Ketua KONI Jawa Barat Prof. HM Budiana mengatakan perkembangan tersebut mencakup tuan rumah utama, daerah penyangga, dan wilayah pendukung. Pernyataan itu disampaikannya setelah Rakerprov KONI Jawa Barat di Gedung Paguyuban Pasundan, Kota Bandung, Minggu (30/8/2026).
KONI Jabar dan Dispora Jawa Barat terus memperkuat komunikasi dengan kepala daerah serta KONI kabupaten/kota. Koordinasi dilakukan untuk memantau kesiapan penyelenggaraan sekaligus persiapan kontingen yang akan mengikuti pertandingan.
“Tuan rumah sudah sangat siap. Rata-rata kepala daerahnya cukup bersemangat untuk menyambut ini,” kata Budiana.
Kota Bekasi sebagai salah satu tuan rumah utama turut menjadi bagian penting dalam persiapan tersebut. Kesiapan arena, perangkat pertandingan, dan kebutuhan pendukung terus dimatangkan agar pelaksanaan kompetisi berjalan lancar.
Budiana menjelaskan Porprov tidak hanya menjadi ajang adu kemampuan atlet. Kompetisi empat tahunan itu juga membawa prestise dan kebanggaan daerah sehingga pemerintah kabupaten dan kota memiliki semangat kuat untuk menyukseskannya.
Keterbatasan yang dihadapi sejumlah daerah diharapkan tidak mengurangi kualitas penyelenggaraan maupun partisipasi kontingen. Setiap pihak diminta mencari solusi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
Kepala Dispora Jawa Barat Hery Antasari menegaskan, keterbatasan anggaran tidak boleh membuat atlet potensial gagal berangkat. Seluruh cabang olahraga dinilai memiliki peluang menghasilkan prestasi bagi Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat akan mengumpulkan para bupati dan wali kota untuk memastikan komitmen masing-masing daerah. Pertemuan tersebut akan membahas partisipasi kontingen, dukungan anggaran, dan kesiapan penyelenggaraan.
Rakerprov juga menjadi forum persiapan Musyawarah Olahraga Provinsi serta sosialisasi perubahan AD/ART KONI. Sejumlah ketentuan baru mengenai masa jabatan dan struktur organisasi harus diterapkan oleh kepengurusan KONI di daerah.
Dengan progres mencapai 80 persen, seluruh kebutuhan Porprov ditargetkan dapat dituntaskan sesuai jadwal melalui koordinasi pemerintah daerah dan organisasi olahraga.
