CIMAHI – Wali Kota Bekasi Tri Adhianto ikut menandatangani komitmen bersama pencegahan korupsi dalam pengelolaan pertanahan dan tata ruang bersama para kepala daerah se-Jawa Barat.
Penandatanganan itu dilakukan dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan, Tanah, serta Tata Ruang untuk Mendorong Perekonomian Wilayah Jawa Barat di Cimahi.
Agenda tersebut dihadiri seluruh kepala daerah se-Jawa Barat. Forum ini menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, khususnya pada sektor pertanahan yang bersentuhan langsung dengan pembangunan wilayah.
Tri Adhianto bersama 26 kepala daerah lainnya menandatangani komitmen antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta pemerintah kabupaten dan kota se-Jawa Barat. Prosesi tersebut disaksikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Komitmen bersama ini difokuskan pada pembaruan serta validasi data pertanahan yang lebih akurat, terbuka, dan terintegrasi. Melalui langkah tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum, mengurangi potensi penyimpangan, dan mendorong pemanfaatan lahan yang lebih tertib.
Sebanyak sembilan program kerja prioritas juga akan dijalankan dengan menyesuaikan kebutuhan masing-masing daerah. Pelaksanaan program memerlukan koordinasi antara pemerintah daerah, Kementerian ATR/BPN, dan KPK.
Dedi Mulyadi mengatakan, penataan administrasi pertanahan dan tata ruang menjadi salah satu kunci dalam membangun iklim investasi yang sehat.
“Pencegahan korupsi harus dimulai dari tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Penataan administrasi pertanahan serta tata ruang yang baik akan memberikan kepastian hukum, meminimalisasi potensi penyimpangan, sekaligus menciptakan iklim investasi yang sehat bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Dedi.
Tri Adhianto menegaskan Pemkot Bekasi siap mendukung pengawasan dan keterbukaan data demi pembangunan yang berkelanjutan.
