KOTA BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi menyiapkan cara baru untuk membaca persoalan masyarakat di tingkat lingkungan. Wali Kota Bekasi Tri Adhianto berencana mulai berkantor langsung di RW pada Januari 2027.
Langkah tersebut diarahkan agar pemerintah dapat mengetahui kebutuhan masyarakat tanpa terlalu jauh melalui jalur birokrasi.
Tri mengungkapkan rencana itu dalam Forum Dialog Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan Indonesia di RW 24, Kemang Pratama, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu.
Ia menegaskan bahwa pembangunan harus disusun berdasarkan persoalan nyata yang dihadapi warga.
“Mulai Januari 2027, saya berencana berkantor di RW-RW. Kita ingin melihat, mendengar dan mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” ujar Tri.
Menurutnya, setiap lingkungan memiliki kebutuhan berbeda. Ada RW yang membutuhkan pembenahan infrastruktur seperti jalan dan drainase, sedangkan wilayah lain mungkin lebih membutuhkan dukungan untuk kegiatan ekonomi dan pemberdayaan warga.
Pendekatan tersebut sejalan dengan pelaksanaan program Lingkar Keren atau Lingkungan Masyarakat Kota Bekasi Keren.
Dalam program itu, Pemkot Bekasi menyediakan anggaran sebesar Rp100 juta untuk setiap RW. Dana tersebut diarahkan untuk membantu memenuhi kebutuhan pembangunan lingkungan maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Tri mengatakan pengurus RW harus mampu menyusun skala prioritas berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi di lapangan.
Ia menilai ketua RW memiliki peran penting karena menjadi salah satu pihak yang paling dekat dengan masyarakat dan memahami persoalan lingkungan sehari-hari.
Tri juga menekankan bahwa anggaran pemerintah bukan satu-satunya unsur dalam pembangunan. Partisipasi warga dinilai tetap penting, termasuk dalam menjaga fasilitas lingkungan dan mengembangkan potensi masyarakat.
Semangat gotong royong, menurutnya, harus tetap menjadi bagian dari proses pembangunan.
Melalui agenda berkantor di RW, pemerintah ingin membuka ruang komunikasi yang lebih langsung dengan masyarakat. Aspirasi yang diperoleh di lapangan diharapkan dapat menjadi bahan dalam menentukan prioritas program.
Dengan pola tersebut, pembangunan Kota Bekasi diarahkan agar lebih merata sekaligus semakin sesuai dengan kebutuhan warga di masing-masing lingkungan.
